KabarTulungagung.my.id - HARI Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2022 ini menjadi momen bagi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) untuk berperan dalam menyukseskan program pemerintah. Yaitu, mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berikut wawancara Radar Tulungagung dengan Wakil ketua DPD Apersi Jawa Timur, Wahyu Hermanto ST.
Apa yang menjadi konsentrasi Apersi untuk memaksimalkan perannya bermitra dengan pemerintah guna menyediakan pemenuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah?
Jadi, pengembangan perumahan itu wajib dipenuhi. Karena ini merupakan amanat Undang-Undang Perumahan pasal 28, bahwa setiap warga negara menerima tempat tinggal yang layak. Kami bertugas untuk membantu memenuhi kebutuhan perumahan ini, agar masyarakat bebas dari masalah papan. Kami membantu bagaimana masyarakat yang kurang mampu dapat mempunyai rumah layak huni. Sehingga kami di Tulungagung ada 23 pengembang, sebagian besar menawarkan rumah bagi MBR dengan harga yang murah, di kisaran harga Rp 150 juta.
Sedangkan se-Jatim ada 400an pengembang, yang 80 persen mengembangkan rumah murah. Tujuan kita bukan sekadar mengejar untung saja dengan menjual yang mahal. Jadi, kita kerja sambil bantu masyarakat.
Jadi, ini momentum bersama-sama untuk mewujudkannya. Kami ndak dapat sendirian, Apersi bersama pemerintah setempat, dengan perbankan, semuanya berkolaborasi.
Apa saja kendala yang dihadapi?
Jadi di masyarakat ini antara impian dan kenyataan ada gap. Yang namanya masyarakat tetap maunya punya rumah kota, sedangkan harga tanah mahal. Sementara tata kelola pembangunan di Tulungagung masih terpusat sehingga seakan-akan lokasi sumber ekonomi ada di kota, sedangkan di pinggira ndeso.
Permasalahan kedua, masyarakat tidak semuanya mengutamakan yang namanya papan. Banyak yang masih ego, mendahulukan gaya hidup. Misalnya sudah punya motor satun lebih baik kredit lagi motor kedua, meskipun biayanya mirip untuk angsuran perumahan. Belum lagi tawaran belanja secara online, muncul kebutuhan hidup yang sifatnya modern, membuat tata kelola keuangan mereka tidak menarik.
Kemudian, ada lagi terkait regulasi dari pemerintah pusat. Tahun lalu ada aturan untuk pergantian IMB dengan PBG (persetujuan bangunan gedung). Yang ternyata sejak aturan turun, baru 6 bulan kemudian baru dapat diterapkan, karena kurang siapnya sistem yang mendukung regulasi itu.
Apa solusi dari berbagai masalah tersebut?
Kepada masyarakat, kita aktif untuk sosialisasi di berbagai kesempatan, sesuai di event Perkim Expo, lalu melalui media massa dan media sosial. Kita juga gerilya ke kantor-kantor.
Sedangkan kepada pemerintah, kami dari Apersi berusaha terus aktif, sekaligus berharap terus dilibatkan dalam upaya menyukseskan program pemerintah terkait penyediaan rumah murah bagi warga kurang mampu ini. (tin/*)
Duh! BP FC Genjot Persiapan, untuk Apa?